PDIP Surabaya Ngaku Belum Memikirkan Siapa Calon Wali Kota di Pilkada 2024

Teks foto: Adi Sutarwijono/RMOLJatim
Teks foto: Adi Sutarwijono/RMOLJatim

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengaku belum menentukan sikap siapa calon Wali Kota Surabaya pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 mendatang.


"Kita belum memikirkan," jelas Adi Sutarwijono dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Jum'at (9/2).

Menurutnya pembahasan siapa calon Wali Kota Surabaya mendatang setelah pemilihan umum (Pemilu).

"Nanti setelah Pemilu," jelasnya.

Adi mengatakan saat ini seluruh kader banteng di Kota Surabaya masih fokus melaksanakan kerja pemenangan PDI Perjuangan dan pasangan calon presiden serta wakil presiden Ganjar-Mahfud.

Dua hal itu menjadi target utama yang harus terealisasi, apalagi masa kampanye juga tersisa dua hari atau rampung di tanggal 10 Februari 2024, sebelum memasuki masa tengah selama tiga hari, pada 11-13 Februari.

"Memenangkan PDI Perjuangan dan Ganjar-Mahfud di Pemilu 2024. Jadi itu dulu, setelah itu baru kami memikirkan yang lain," ujarnya.

Soal kemungkinan mengusung kembali Eri Cahyadi di Pilkada Surabaya 2024, Adi kembali menyatakan semuanya akan diketahui setelah rampungnya agenda pemilu.

"Engkok marine pemilu (nanti setelah pemilu)," ucapnya.

Namun, sampai saat ini dia memastikan suksesor Tri Rismaharini itu masih sebagai kader PDI Perjuangan.

Selama masa kampanye Eri juga aktif turun mengenalkan pasangan Ganjar-Mahfud ke masyarakat, sama seperti kader PDI Perjuangan lainnya.

Hal itu juga sekaligus menjawab spekulasi masa depan Eri Cahyadi di PDI Perjuangan, pasca dikaitan dengan salah satu kontestan Pilpres 2024 usai dia menggunakan rompi biru beberapa waktu lalu.

"Tidak, tidak ada kaitannya. Ojo dikait-kaitkan. Beliau juga pengurus PDI Perjuangan Jawa Timur dengan jabatan wakil ketua," kata dia.

Sementara, Cak Awi sapaan akrabnya juga menanggapi rencana Partai Golkar yang akan sowan ke PDI Perjuangan untuk membahas koalisi di Pilkada 2024 mengusung Eri Cahyadi.

"Itu haknya Partai Golkar," pungkasnya.