Search: 

Yoyok Prasetyo, pria asal Kedung Tarukan 84 D Surabaya yang mengajukan permohonan ganti kelamin dan ganti nama, diketahui sudah melakukan pergantian kelamin atau operasi kelamin.Hal itu diungkap Erlina, warga Kedung Tarukan Gang III/ 2 Surabaya sekaligus wanita penjahit langganan ibu dari Yoyok Prasetyo.

Pemimpin harus memiliki sikap dan karakter yang tegas dan bijak dalam mengambil keputusan. Hal itu disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono dalam pembekalan kepada 406 Perwira Abituren Pendidikan Pembentukan Perwira khusus (Diktukpasus) TNI AD, Gedung Sudirman, Secapaad, Bandung, Jumat (23/11). Diktukpasus adalah salah satu kebijakan pimpinan TNI AD untuk mewujudkan percepatan kenaikan pangkat dari golongan Bintara ke Perwira dan sebagai bentuk pemberian penghargaan kepada para Bintara Tinggi (Bati) yang telah memenuhi persyaratan tertentu guna menyandang pangkat Perwira sebelum memasuki masa pensiun."Diktukpasus dialokasikan bagi Bintara Tinggi (Bati) TNI AD yang mayoritas merupakan mantan Babinsa. Selain dari buah usaha, ini juga bentuk komitmen dan perhatian institusi terhadap prestasi kalian dalam menjalankan tugas di Komando Kewilayahan bersama masyarakat," kata KSAD seperti dilansir dari kantor berita politik

Sejak kecil Yoyok Prasetyo yang mengajukan permohonan ganti kelamin dan ganti nama, ternyata memiliki kelainan. Ia kerap dijuluki 'banci' oleh tetangga sekitar kediamannya di Kedung Tarukan 84 D Surabaya.

Saat mengajukan permohonan ganti kelamin dan ganti nama di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Yoyok Prasetyo menggunakan alamat Kedung Tarukan 84 D Surabaya. Namun saat ditelusuri Kantor Berita , ia sudah tidak lagi berdomisili dialamatkan tersebut.

Jonru Ginting yang menjadi terpidana kasus ujaran kebencian dinyatakan bebas bersyarat pada jumat (23/11).Jonru bebas bersyarat setelah menjalani dua pertiga masa hukumannya. Jonru keluar dari Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang sekitar pukul 15.30 WIB.

Pengamat politik dari Univeritas Trunojoyo Surabaya Surokim Abdussalam menilai partai yang tidak punya figur Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) harus berjuang keras di Pileg dan Pilpres 2019.Salah satunya adalah menguatkan jaringan dan visi misi Caleg agar bisa bertarung di akar rumput.

Puluhan orang pengemudi ojek online yang tergabung dalam Komite Aksi Nasional Transportasi Online (Kato) mendeklarasikan dukungan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Gedung Djoeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat sore (23/11). "Insya Allah dukungan ojek online untuk Prabowo-Sandi bisa sampai 75 persen. Kita berharap kepada pak Prabowo-Sandi agar dapat memperhatikan para ojek online," kata ketua Bidang Perekrutan Anggota Ojek Online, Rusli seperti dikutip dari kantor berita politik Rusli mengatakan anggota Kato di seluruh Indonesia siap untuk mendukung dan siap memenangkan pasangan Prabowo-Sandi. Sejauh ini, kata dia, sekitar 75 persen ojek online di Indonesia telah mendukung Prabowo-Sandi.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kesulitan untuk merampungkan perekaman data kependudukan berbasis elektronik (KTP-el) karena terkendala data KTP ganda.Karena itu, Kemendargi meminta agar masyatakat pro aktif melapor bila memiliki data kependudukan ganda.Mendagri Tjahjo Kumolo mengakui bahwa hingga saat ini pihaknya baru melakukan perekaman 97 persen dari 191 juta data KTP-el."Data dewasa lebih kurang 191 juta. Tapi kami akui perekamannya baru 97 persen karena masih ada empat juta yang KTP ganda," katanya usai Bimbingan Teknik Caleg PDI Perjuangan di Hotel Grand Paragon, Jakarta, seperti dikutip dari kantor berita RMOL Jumat (23/11).

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya mengakui bila ada salah satu proyek dianggap bermasalah oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak.

Proyek pelebaran di jalan Simpang Dukuh yang sempat terhenti selama 1 tahun akan dilanjutkan. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah melakukan pembebasan lahan di jalan tersebut untuk digunakan sebagai fasilitas umum.

Keterlibatan sejumlah oknum DPRD Surabaya pada kasus korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2016 dalam bentuk Program Jaringan Aspirasi Masyarakat (Jasmas) agar segera dituntaskan dengan membeberkan hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada tak mau disalahkan adanya kebocoran pipa utama di Ngagel 1 itu. Ia malah cuci tangan bila bocornya itu lantaran usia pipa yang sudah tua.