Banyak Unit Pelaksana Teknis (UPT) milik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jawa Timur yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi, justru belum mampu menunjukkan kinerja maksimal. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran dan mendorong munculnya usulan revitalisasi agar UPT bisa kembali ke jalur utama peran strategisnya.
- Jika Kemal Attaturk Dipaksakan Jadi Nama Jalan Berarti Sengaja Adu Domba Masyarakat
- Akademisi Minta Presiden Jokowi Cabut Larangan Buka Bersama
- KLB Deli Serdang Dinilai Lebih Buruk Dari Zaman Soeharto
Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Muhammad Arbayanto, menyampaikan keprihatinannya terhadap masih lemahnya kinerja sejumlah UPT yang menjadi mitra komisi B, khususnya di sektor ekonomi seperti peternakan, pertanian, hingga perindustrian dan perdagangan.
“Banyak UPT yang tidak optimal dalam menjalankan core business yang diamanatkan. Bahkan, ada yang justru menjalankan kegiatan di luar tugas pokok dan fungsinya,” ujar Arbayanto saat dikonfirmasi, Jumat (23/5/2025).
Temuan tersebut ia sampaikan berdasarkan hasil kunjungan kerja ke beberapa UPT. Ironisnya, menurut dia, ada UPT yang memiliki lahan cukup luas, namun terbengkalai tanpa pemanfaatan maksimal. Padahal, jika potensi itu diolah dengan baik dan didukung anggaran yang cukup, bisa memberi kontribusi signifikan, baik secara fiskal maupun non-fiskal.
“Kita sedang bicara soal efisiensi dan produktivitas. Banyak lahan tidur yang seharusnya bisa diberdayakan untuk mendukung ekonomi rakyat,” tambah mantan Komisioner KPU Jawa Timur tersebut.
Sebagai legislator yang mendorong penguatan ekonomi kerakyatan, Arbayanto menyoroti pentingnya sinergi antara UPT dan OPD terkait agar program-program pembangunan lebih terarah dan berdampak nyata. Ia menyebut UPT di bidang peternakan, pertanian, serta perindustrian dan perdagangan perlu kembali fokus menjalankan fungsinya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Lebih jauh, ia juga mengapresiasi langkah Pemprov Jawa Timur dalam membuka peluang ekspor bagi komoditas lokal, baik dari sektor pertanian, perkebunan, maupun pelaku UMKM. Namun, ia mengingatkan bahwa Jawa Timur harus berani melangkah lebih jauh dari sekadar menjadi “lumbung nasional”.
“Jawa Timur jangan hanya jadi bufferstock kebutuhan domestik. Faktanya, nilai impor kita masih lebih tinggi dari ekspor. Kita butuh strategi peningkatan nilai tambah agar produk lokal bisa masuk pasar ekspor. Kalau tidak, provinsi lain yang akan ambil peluang itu,” tegas politisi Demokrat tersebut.
Revitalisasi UPT dinilai sebagai langkah penting agar lembaga-lembaga teknis di bawah OPD tidak hanya hadir sebagai formalitas kelembagaan, tetapi benar-benar menjadi ujung tombak pembangunan ekonomi daerah.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Puguh Wiji Pamungkas: Judi Online Ancam Kesehatan Mental, Pemprov Harus Ambil Langkah Serius
- Wacana Dokter Umum Bisa Operasi Caesar di Daerah 3T, DPRD Jatim: Paradoks dan Bahaya
- Idul Adha 2025, Erma Susanti Dorong Pengawasan Hewan Kurban tidak Ganggu Ekonomi Peternak
