Ratusan warga Desa Bator, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, mendatangi Kantor Kecamatan Klampis, Senin (26/12/2022). Mereka mendukung pengangkatan Fitri Kurniawati sebagai Pj Kepala Desa Bator.
- Kasus Pencurian Patung Bunda Maria di Gereja Kamal Bangkalan Berakhir Damai
- APMMJ Dorong Pertumbuhan dan Inovasi Pelaku Usaha IKM Bangkalan
- 1000 Suara Caleg Demokrat DPRD Bangkalan Hilang Bergeser ke Partai Lain Resmi Dilaporkan ke Bawaslu
Ibu-ibu yang turut dalam aksi menyampaikan aspirasi dengan membawa sejumlah poster yang bertuliskan pesan aspirasi mereka.
Korlap aksi Abdurrahman mengatakan penunjukan Fitri sebagai Pj Kades Bator adalah keputusan bupati yang harus dihormati dan dipatuhi oleh seluruh warga Bator.
"Ini adalah kepedulian kita, bahwa aturan dan undang-undang yang berlaku itu memang harus kita hormati. Apalagi sebagai pimpinan tertinggi di Kabupaten Bangkalan sudah memberikan keputusan yang baik atas pengangkatan Pj Kepala Desa Bator," kata Abdurrahman dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
Camat Klampis Moh Malik diwawancara usai menerima warga peserta aksi mengatakan bahwa Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan Bupati Bangkalan terkait pengangkatan Fitri Kurniawati sebagai PJ Kades Bator sudah sesuai undan-undang.
"Bahwa apa yang menjadi keputusan PJ Kepala Desa Bator sudah sesuai koridor aturan dan perundang-umdangan," ucapnya.
Malik tak mepermasalahkan jika ada warga datang ke kantonya menyampaikan aspirasi. Menurutnya, hal itu adalah hal biasa di dalam negara demokrasi sepanjang dalam menyampaikan aspirasi tidak dengan cara anarkis.
Sebelumnya pada Senin (19/12/202) pekan lalu, Kantor Kecamatan Klampis juga didatangi puluhan warga Desa Bator.
Massa yang dipimpin H Zulhan itu menemui dan meminta Camat Klampis untuk menyampaikan kepada Plt Bupati Bangakalan agar segera mengganti dengan PJ dari Desa Bator sendiri.
Menurut Zulhan, warga Desa Bator tidak menghendaki Pj Kades di desanya bukan orang Bator. Alasannya khawatir kesulitan dalam mengurus kebutuhan administrasi warga. 
- Arum Sabil Desak Menteri Nadiem Cabut Kebijakan Tak Wajibkan Ekskul Pramuka
- Komitmen Wali Kota Eri terhadap Penanganan Stunting Berbuah Penghargaan dari Presiden RI di Hari Otoda 2024
- Kwarnas-Kwarda Pramuka Se-Indonesia Desak Menteri Nadiem Revisi Permendikbud No 12
