Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk berkomitmen menjaga integritas dan menjauhi perbuatan tindak pidana korupsi.
- Minimarket Vs Warung Kelontong Madura, Kekhawatiran yang Berlebihan!
- Arum Sabil Protes Menteri Nadiem Soal Pramuka Ekskul Tak Wajib: Pelemahan Pendidikan Karakter
- Eks Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin Bakal Maju Lagi di Pilkada 2024
Hal itu disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dalam kegiatan pembekalan materi pencegahan tindak pidana korupsi bagi PPK dan bendahara di lingkungan Kemensos di Jakarta, Rabu (21/2).
"Komitmen integritas harus menjadi bagian dari kepribadian seseorang yang tertanam dan berlangsung lama untuk dapat menangkal berbagai tindakan buruk di berbagai tugas dan situasi kerja," kata Pahala.
Dia menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi kinerja PPK dan Bendahara Kemensos di seluruh Indonesia.
Alasannya, PPK dan Bendahara merupakan figur pengambil keputusan dan tindakan yang berakibat pada pengeluaran anggaran, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan.
Menurut dia, PPK di Kementerian Sosial merupakan ujung tombak yang sangat menentukan keberhasilan dan efektivitas penyerapan anggaran negara, khususnya di Kemensos.
“Peran dan tugas PPK merupakan hal yang mulia, sebab individu yang mengemban amanah ini harus memiliki powerful untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi belanja negara," pungkas Pahala.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, pencegahan korupsi harus terus dilakukan dengan strategi yang tepat.
Salah satunya melalui pendidikan antikorupsi yang transformatif, sedini mungkin, dan keluar dari pola konvensional yang mengedepankan transfer pengetahuan.
Risma juga mengingatkan kepada para PPK dan Bendahara di lingkungan Kemensos untuk saling mengingatkan dalam hal yang salah atau tak wajar dilakukan.
Hal tersebut bertujuan untuk menjaga marwah instansi sebagai bentuk tanggung jawab yang diemban seorang penyelenggara negara.
Risma menegaskan, jika penyelenggara negara telah berkomitmen dan terbangun langkah nyata untuk antikorupsi, maka transparansi di instansi akan tercipta, dan akselerasi permasalahan sosial dapat terselesaikan.
"Tujuan ini semata-mata untuk mengeluarkan saudara-saudara kita yang tidak mampu, untuk bisa bertahan dalam kondisi apapun, bahkan mungkin bisa keluar dari kemiskinan,” pungkasnya. 
- KPK Ultimatum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Hadir 3 Mei
- Minimarket Vs Warung Kelontong Madura, Kekhawatiran yang Berlebihan!
- KPK Ancam Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor
