Anggota DPRD Jawa Timur Lilik Hendarwati meminta agar Pemprov Jatim mempebanyak kebijakan operasi pasar untuk menekan harga beras yang terus melambung.
Menurut dia, langkah itu harus segera dilakukan, untuk membantu warga yang kesulitan memperoleh harga beras murah di pasaran.
- Beri Edukasi Politik Melalui Turnamen Voli, Lilik Hendarwati: Belajar Berkompetisi Sehat dan Membahagiakan
- Reses Di Ketintang, Legislator PKS Jatim Minta Pemkot Surabaya Penuhi Hak Dasar Warga Peroleh Air Bersih
- DPRD Jatim Temukan Banyak Aset Pemprov Terbengkalai
“Imbauan kita kepada Pemprov karena suasananya seperti ini harus ada operasi pasar secara massif, karena banyak warga terutama ibu-ibu yang mengeluhkan harga beras,” katanya pada Senin (26/02/2024).
Anggota DPRD Jatim dari Dapil Surabaya itu berharap agar operasi pasar digelar di 38 kabupaten/kota di Jatim. Selama ini, menurut dia, kebijakan tersebut dinilai masih belum merata, sehingga tidak banyak dirasakan masyarakat.
“Saya kira harus operasi pasar menyeluruh di 38 kabupaten/kota di Jatim,” tambahnya.
Bendahara DPW PKS Jatim itu menambahkan, selama ini sosisalisasi yang diberikan Pemprov saat operasi pasar kurang massif. Karena itu, ketika kebijakan operasi pasar digulirkan, maka harus disosialisasikan secara luas, agar masyarakat banyak mengetahui.
“Saya tidak mendengar terlalu banyak dan Cuma satu di Surabaya. Ada tetapi yang tahu siapa, berapa banyak masyarakat dibawah yang tahu dan menyimak,” tambahnya.
Dia berharap agar ketika memasuki musim panen bulan depan, stok beras di Jatim kembali normal dan harganya bisa melandai.
“Selain operasi pasar saya tidak tahu apakah pemerintah Jatim menyimpan beras dalam bentuk padi, apakah tersedia dalam kebutuhan masarakat perlu didengarkan dan didatangkan impor. Perlu menjadi pilihan terakhir,” tambahnya.
“Bagaiamanapun beras harus ada karena merupakan makanan pokok. Kalau melihat kondisi seperti ini panen raya sangat baik, tidak membuat harga beras naik tinggi tetapi memberikan peluang,” pungkasnya.
- Arum Sabil Desak Menteri Nadiem Cabut Kebijakan Tak Wajibkan Ekskul Pramuka
- Komitmen Wali Kota Eri terhadap Penanganan Stunting Berbuah Penghargaan dari Presiden RI di Hari Otoda 2024
- Kwarnas-Kwarda Pramuka Se-Indonesia Desak Menteri Nadiem Revisi Permendikbud No 12
