Search: 

Korbid Pemenangan DPP Partai Golkar Wilayah Timur, Melchias Markus Mekeng disebut-sebut telah memberikan arahan untuk melakukan penonaktifan dan menunjuk Plt 10 ketua DPD II di Maluku.

Wacana rekonsiliasi yang terus mengemuka pasca Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai sebagai kata-kata kotor.

PDIP Surabaya sebenarnya tidak perlu melawan keputusan DPP PDIP dalam hal ini Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri terkait penunjukkan Adi Sutarwijono sebagai ketua DPC. Pasalnya, ada cara-cara cantik jika ingin menaikkan posisi tawar.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo sekaligus politisi Partai Golkar menyayangkan penonaktifan 10 ketua DPD tingkat II Partai Golkar dan fungsi kepemimpinan dijalankan oleh seorang pelaksana tugas atau Plt.

Tugas dan tanggung jawab menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua ini akan lebih berat. Pasalnya, mereka harus menanggung beban janji-janji Jokowi di periode pertama.

Sebanyak 130 anak dari TPQ Nur Mudrikah Surabaya dan Pondok Pesantren Al Baiad Surabaya mengikuti wisata bernuansa edukasi transportasi yang digelar PT KAI Daop 8 Surabaya.

Konflik antara PDIP Surabaya dengan DPP PDIP dalam hal ini Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri terkait penunjukkan Adi Sutarwijono sebagai ketua DPC, sebenarnya tidak perlu terjadi. Namun karena terbebani kepentingan Pilwali Surabaya, maka konflik tersebut semakin meruncing.

Dalam peringatan HUT Bhayangkara Ke-73 tahun 2019, Polres Gresik dan Kodim 0817/Gresik kompak dalam euforia syukuran di Koramil Manyar, Gresik, Rabu (10/7).

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membebaskan terdakwa suap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Syarifuddin Arsyad Temenggung (SAT) dinilai sebagai putusan yang aneh dan mengherankan. Apalagi, SAT dibebaskan dengan alasan bukan tindak pidana.

Puluhan rumah di kawasan padat penduduk Jalan Margorukun Surabaya, ludes terbakar. Diduga penyebabnya akibat kebocoran elpiji melon.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gresik, mengajukan anggaran ke Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran (Timang) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat sebesar Rp 45 miliar.

Polemik Konfercab V PDI Perjuangan Kota Surabaya belum reda. Sejumlah kader yang tidak sepakat dengan mandat Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, secara terang-terangan berani melawan. Namun, hal ini justru akan membuat keruh polemik.

Undang-Undang yang mengatur pemilihan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak mendukung calon yang terpilih berkualitas. Veteran politisi yang mempunyai kemampuan lobby pada kolega di DPR lebih berpeluang terpilih. Padahal banyak PNS eselon I di internal BPK sendiri, dan dari kementrian lain mempunyai kualitas setara dan bahkan lebih bagus.Pemilihan anggota BPK syarat muatan politik. Ibarat jeruk makan jeruk. Yang diuji oleh para anggota DPR kebanyakan temannya sendiri. Ini adalah bukti gambaran buruknya proses pemilihan.

. Polemik Konferensi Cabang V PDI Perjuangan di Empire Palace, terus digulirkan.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengaku terus mendapat kritikan terkait dugaan pelanggaran HAM saat kerusuhan unjuk rasa pada 21-22 Mei 2019 di Jakarta.