Search: 

DPD Partai Golkar Jawa Timur melantik Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) di wilayah Mataraman yakni di Trenggalek, Magetan dan Ngawi. Sekaligus pelepasan Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Dapil VII, DPRD Provinsi Dapil IX dan DPRD Kabupaten. Plt Ketua DPD Partai Golkar Jatim Zainudin Amali (ZA) turun sendiri melantik pengurus Bapilu kabupaten di wilayah Mataraman tersebut. Ia didampingi Sekretaris DPD PG Jatim Sahat Simanjuntak, Anggota FPG DPR RI Gatot Sudjito dan sejumlah pengurus DPD PG Jatim serta caleg-caleg muda lainnya. Zainudin Amali atau yang akrab disapa ZA mengatakan, Pelantikan Ketua Bappilu secara otomatis dijabat oleh Ketua Partai, misalnya Ketua Bappilu Pusat dijabat oleh Ketua Umum DPP Pusat, Bappilu Provinsi Ketuanya juga Ketua DPD Provinsi. Sudah ada beberapa kabupaten/kota yang sudah kami bentuk Bapilunya. Sebelum ini di Malang Raya (Malang Kabupaten, Kota Malang, Batu) kemudian hari ini di Trenggalek, Mageran dan Ngawi,” terang ZA, di Trenggalek Selasa (20/11/2018) siang. ZA menjelaskan, dengan adanya Bapilu secara otomatis mengendalikan segala aktifitas elektoral maupun kegiatan kepartaian. Selama enam bulan waktu berjalan akan difokuskan pada bagaimana pemenuhan target yang telah ditentukan. Target pemilu legislatif kedepan yang kita tetapkan untuk DPR RI Dapil VII 2 kursi, DPRD Provinsi Dapil IX target 2 kursi. Perhitungan target tersebut belum maksimal karena kita menghitung target dengan cara rasional saja dan tidak berlebihan,” tutur ZA. Sementara itu Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Trenggalek Hj. Miklasiati menyampaikan, dalam Pileg kali ini DPD Partai Golkar Kabupaten Trenggalek sendiri dari 45 Caleg mentargetkan perolehan minimal 9 kursi. Tentunya target tersebut harus diimbangi dengan ikhtiar dan kerja keras.Pada orientasi pemilu, kemenangan Golkar di Trenggalek menjadi martabat dan amanah. Terutama dalam hal kekuasaan menjadi amanah demi mengabdi untuk masyarakat Trenggalek dengan fokus pada satu tujuan satu visi misi dan satu target, yakni dengan tujuan membangun Trenggalek,” paparnya.[bdp

Pengamat politik dari Univeritas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam berharap agar kandidat Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2019 memberikan narasi politik yang mendidik kepada para pemilih. Sehingga, dukungan yang diberikan kepada para Capres dan Cawapres itu tidak membabi buta dan bersifat fanatisme berlebihan.

Ada dugaan pelaku penyerangan terhadap seorang anggota polisi Bripka AA di kawasan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jatim berkaitan dengan teroris. Pasalnya, dari hasil penggeledahan yang dilakukan polisi di rumah pelaku, ditemukan buku-buku yang berhubungan dengan kelompok radikal.

Kelima bocah yang terciduk mabuk lem (ngelem) RH, FK, JH, AF dan JR hanya bisa tertunduk saat orangtua dan guru didatangkan Walikota Tri Rismaharini di kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Surabaya. Dua di antara lima itu diketahui positif ada kandungan amphetamin saat dilakukan tes. Belakangan anak tersebut diketahui kerap mengonsumsi double L.

Tim Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim melakukan pencekalan terhadap dua orang saksi kasus dugaan korupsi pengadaan floating di PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) senilai Rp 100 miliar.

"SAYA ini hanya menanam akarnya," ujar Bu Nurhayati, pemilik kosmetik Wardah. "Anak-anak kami yang membesarkannya," tambahnya.Bu Nurhayati punya tiga anak. Yang dua, laki-laki. Mengikuti jejaknya: kuliah di ITB. Hanya beda-beda jurusan. Sang ibu kuliah di farmasi. Anak pertama ambil kimia. Anak kedua belajar elektro.

Dua saksi yang diajukan tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik, Ahmad Dhani Prasetyo telah dilakukan pemeriksaan. Masing masing adalah saksi ahli hukum pidana dan saksi ahli ITE. Sementara satu saksi ahli bahasa gagal diperiksa lantaran tidak hadir.

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo meminta seluruh perangkat mulai bupati/walikota dibantu camat dan kepala desa/kelurahan untuk selalu melaporkan semua kejadian yang berkaitan dengan bencana. Ini menyusul musim penghujan yang sudah terjadi di Jawa Timur.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengisyaratkan tidak mau dipaksa untuk mengkampanyekan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pemilihan Presiden 2019. Isyarat itu tergambar dari pernyataan SBY yang tidak pernah memaksa ketua umum partai politik koalisi saat dua kali mencalonkan diri sebagai presiden 2004 dan 2019. Demikian dikatakan pemerhati politik sekaligus Direktur Mahara Leadership, Iwel Sastra seperti dikutip dari kantor berita politik RMOL, Selasa (20/11).Apalagi, Pemilu tahun depan akan digelar serentak. Artinya, parpol bertarung dua kali di medan perang yang sama. Yaitu, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presdien.