Search: 

Partai Demokrat lebih mengutamakan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 karena terpaksa dalam memberi dukungan di Pemilihan Presiden 2019.Demikian disampaikan pemerhati politik sekaligus Direktur Mahara Leadership, Iwel Sastra, Selasa (20/11).

Partai Politik (Parpol) dinilai gamang menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Mereka bingung lebih memprioritaskan Pileg atau Pilpres yang berlangsung secara serentak.Demikian disampaikan oleh Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio.

Acara Maulid Nabi Muhammad SAW di lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Selasa pagi (20/11) dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Dalam sambutannya, Anies mengatakan, peringatan Maulid Nabi adalah salah satu cara untuk menunjukkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. "Kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW dan ini adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Rasullulah dan sekaligus kesempatan untuk memperingatkan diri kita seberapa dekat kita dengan sifat-sifat Rasullulah," ujar Anies kepada wartawan. Anies pun mengajak untuk mencontoh sikap dan perilaku Nabi Muhammad SAW dalam keseharian. Berakhlah mulia seperti Rasullah melalui proses pendidikan yang tepat dan itu diawali dari lingkungan keluarga. "Akhlak itu ditumbuhkan oleh proses yang panjang karena itu jadi kesempatan bagi keluarga-keluarga mari kita menengok kembali bagaimana Rasullulah mengalami proses pendidikannya," jelas Anies.Diperkirakan ada ratusan ribu orang yang hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Mereka datang dari berbagai wilayah baik di Jakarta maupun luar Jakarta.[bdp

Di usia ke 51 tahun, Indosat Ooredoo meluncurkan paket Sensa51 1GB yang dibanderol Rp51.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie masih tetap pada prinsipnya bahwa sebanyak 421 peraturan daerah di Indonesia yang mengatasnamakan agama masuk kategori diskriminatif.

Tulisan ini adalah lanjutan dari 2 tulisan tentang kekuasaan dalam perspektif Jawa dalam tahun ini. 2 judul sebelumnya Kumbakarna Mati, Rahwana Akan Tumbang dan Pemimpin Yang Ambisius Selalu Kobarkan Perang, Ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake, Sekti Tanpo Aji..”

Tujuh orang kandidat komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur 2019-2024 dinyatakan lolos tes tulis. Ketujuh orang itu mendapatkan nilai standart minimal yakni 60 poin.

Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Surabaya akan segera memproses dugaan pelanggaran etika dan tata tertib (tatib) dewan yang dilakukan Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Edi Rachmat.

Tak hanya akan melaporkan Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Edi Rachmat ke Badan Kehormatan (BK) DPRD setempat karena dinilai telah melanggar etika dan menyalahi tata tertib (tatib) dewan. Namun Anugrah Ariyadi menyebut bila dalam kegiatan nglencer Komisi B DPRD Surabaya itu termasuk modus menggerogoti uang negara dalam bentuk kunker.

Partai Demokrat terlihat kurang serius dalam mendukung Prabowo-Subianto-Sandiaga Uno di Pemilihan Presiden 2019. Kondisi itu membuat hubungan Demokrat dan Gerindra sebagai pengusung utama pasangan itu terlihat kurang harmonis. Elit kedua partai itu kerap saling sindir sehingga membuat konflik internal koalisi tersebut terbuka ke publik.

Event kolaborasi terbesar di Surabaya tahun 2018 yang bernama Startup Nations Summit (SNS) ditutup secara meriah di acara Mlaku-mlaku Nang Tunjungan, Minggu (18/11) malam.

Terlapor kasus penyebaran surat panggilan palsu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali diperiksa Unit Pidana Khusus (Pidsus) Satreskrim Polres Blitar untuk kedua kalinya.

Kehadiran wartawan dianggap mengusik penahanan Henry J Gunawan yang dilakukan Kejari Surabaya, Senin (19/11) dinihari.

Legislator PDI Perjuangan Anugrah Ariyadi akan melaporkan Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Edi Rachmat ke Badan Kehormatan (BK) DPRD setempat karena dinilai telah melanggar etika dan menyalahi tata tertib (tatib) dewan. "Saya akan membuat pengaduan atau laporan ke BK (Badan Kehormatan) DPRD Surabaya," kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anugrah Ariyadi pada Kantor Berita dan sejumlah wartawan, Senin (19/11). Pelaporan tersebut dilatarbelakangi surat pengajuan kunjungan kerja (kunker) yang diajukan ke pimpinan DPRD Surabaya yang telah ditandatangani Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Anugrah Ariyadi pada Senin (12/11) itu dianulir dan diganti surat pengajuan baru oleh sekretaris Komisi B, Edi Rachmat tanpa sepengetahuan Anugrah dan tidak ada koordinasi sebelumnya. Anugrah mengaku bahwa berdasarkan rapat internal Komisi B yang ada saat itu dihadiri dirinya, M Arsyad (PAN), Erwin Thatjuadi (PDIP), Baktiono (PDIP), Dini Rijanti (Demokrat) dan Binti Rochma (Golkar) serta Achmad Zakaria (PKS) telah sepakat kunker ke Dinas Koperasi dan Disperindag Yogyakarta pada Selasa (13/11). Dikarenakan ketua Komisi B, Maslan Mansyur, sekretaris Edi Rahmat dan anggota Rio Pattiselano saat itu masih ikut kunker Pansus Tatib DPRD ke Jakarta, sehingga Senin (12/11) diadakan rapat internal terkait keberangkatan kunker ke Yogyakarta dan dibuatkan surat pengajuan ke pimpinan DPRD Surabaya. Namun, lanjut dia, surat pengajuan kunker tersebut tiba-tiba diganti pada Rabu (14/11).

Suhartono mengajak kepada seluruh kepada desa agar tidak takut bersuara tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan pemerintah. Suhartono menilai, status tersangka yang disandang dirinya ini merupakan bentuk tekanan dari rezim.