Search: 

<div align="justify"> Keputusan Partai Demokrat membebaskan kadernya untuk memilih Joko Widodo-Maruf Amin dinilai karena ingin mengambil pilihan aman di Pemilihan Legislatif 2019. Pasalnya, partai berlambang segitiga mercy itu butuh figur untuk ditampilkan di masyarakat, agar bisa meningkatkan elektabilitasnya di Pileg 2019."Ya ada fatsun dalam koalisi yang bisa jadi demokrat berada dalam pilihan sulit. Untuk bisa memenuhi mengingat kepentingan partai demokrat sendiri khususnya menang Pileg sehingga mengambil pilihan aman,” katanya minggu (16/11).

Pemerintah harus mengevaluasi paket kebijakan ekonomi XVI yang dikhawatirkan akan Berdampak mematikan keberlangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) serta koperasi dalam negeri

Tim pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Kabupaten Gresik Jawa Timur kian gencar merapatkan barisannya untuk menang dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Berbagai kegiatan pun dilakukan untuk meningkatkan dukungan warga di akar rumput.

Wakil Gubernur terpilih Emil Elistianto Dardak siap untuk membantu Partai Gilkar memenangkan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.Kesiapan Emil Dardak ini disampaikannya ketika menghadiri pagelaran wayang yang digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur, Minggu (18/11/2018) dini hari didepan Gedung DPRD Jatim, di Jalan Indrapura, Surabaya. Menurut Emil, Partai Golkar memiliki peran penting di Pilkada serentak lalu. Untuk kemenangan dirinya dan Khogifah Indar Patawansa. Dimana Golkar menjadi penopsng kemenangannya di pilgub jatim kemarin."Kami ingat benar bagaimana semangat Partai Golkar di pilkada lalu. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya," kata Emil.

Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan mantan politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul dalam kasus penghinaan. "Penolakan MA atas PK (peninjauan kembali) Ruhut memperkuat argumentasi bahwa penggugat merasa dihina dan difitnah oleh yang bersangkutan," ujar Koordinator Pokja Petisi 50 Judilherry Justam dalam jumpa pers di Gedung Juang, Menteng, Jakarta seperti dikutip dari kantor berita RMOL, Minggu (18/11).Polemik bermula saat ada penggugat yang menolak mantan Presiden Soeharto untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Ruhut kala itu menyatakan bahwa siapapun yang menolak Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura Mochtar W Oetomo menilai, saling sindir antara Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani kedua partai tidak mencapai sepakat saat pendaftaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 beberapa waktu lalu. Kondisi itu membuat Partai Demokrat setengah hati dalam mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto meminta agar para pendukungnya mengawasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat hari H pencoblosan. Ketua Umum Partai Gerindra itu khawatir akan banyak pemilih gaib yang berseliweran dan bisa masuk mencoblos."Kita harus kerja keras dan jaga suara, karena kebiasan orang-orang kita suara juga dicolong. Ada satu orang nyoblos 32 kali," ujarnya saat acara 'Prabowo Menyapa' di Graha Intan Balarea, Garut, Jawa Barat, Sabtu (17/11).

Pengguna media sosial lebih dari dua jam selama satu hari termasuk dalam kategori manusia mengalami gangguan jiwa. Karena itu, masyarakat yang aktif bermedia sosial diminta mengecek kondisi mental dan psikologinya.Hal itu dikatakan praktisi media Maman Suherman alias Kang Maman dalam pembicara sebuah talkshow yang diselenggarakan oleh Galang Keadilan Ladies (GK Ladies) Bersama Perempuan Karo dan Komunitas-Komunitas Perempuan di Jakarta, baru-baru ini.

Alasan Partai Demokrat mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019 sudah jelas visi dan misinya. Tidak ada alasan Demokrat mendukung Prabowo karena karena iming-iming putra sulung Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dijadikan sebagai calon wakil presiden.