Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah membantu pemerintah dalam menghemat anggaran mencapai ratusan triliun rupiah dan meningkatkan pajak.
- Luhut Pandjaitan Dinilai Mencla-mencle seperti Jokowi
- Usai Bersitegang, Haris dan Luhut Salaman
- Tidak Boleh Masuk Ruang Sidang, Pendukung Haris Azhar Bentrok dengan Polisi
Hal itu disampaikan langsung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, usai menghadiri acara webinar yang diselenggarakan tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Gedung Juang KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa siang (18/7).
"Menurut hemat saya, KPK ini sudah membantu kami luar biasa. Membangun ekosistem digitalisasi. Sehingga, mengurangi potensi orang untuk melakukan korupsi," ujar Luhut kepada wartawan, Selasa siang (18/7).
Luhut pun mencontohkan, KPK sudah membantu pemerintah terkait dengan e-katalog. Di mana, saat ini penyalahgunaan dana di daerah sudah berkurang signifikan.
"Nah itu jangan tidak dihitung, jadi fungsi daripada KPK itu ada tiga; pendidikan, pencegahan, dan baru penindakan. Kita selalu senang melihat drama penindakan, itu yang menurut saya tidak boleh," kata Luhut.
Selain e-katalog, lanjut Luhut, KPK juga sudah membantu pemerintah terkait dengan Simbara, sistem logistik nasional, national single windows, hingga ekosistem untuk pemerintah berbasis elektronik.
"Ini semua kerjaan terkait dalam pencegahan. Dan itu menghemat ratusan triliun, dan meningkatkan pajak," pungkas Luhut.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Djan Faridz Berpeluang Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap Pergantian Antarwaktu
- Polemik Sertifikat HGB-SHM di Laut Tangerang, MAKI Laporkan Kades hingga BPN ke KPK
- KPK Geledah Rumah Djan Faridz Terkait Harun Masiku